Menu
Senin - Jumat : 08.00 - 16.00        | Sabtu - Minggu : Tutup

Contact Center

0401-3121024


Protokol Area Institusi Pendidikan Penanganan Covid-19 Klik Lihat   

Perda No. 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Juni 14, 2021 0 Comment


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGRA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

a.    bahwa pendidikan adalah hak setiap orang yang hakiki dan dijamin secara legal untuk pengembangan moral, peradaban, dan kesejahteraan;

b.   bahwa hak atas pendidikan mencakup hak terhadap pendidikan menengah di mana pemerintah daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan memenuhinya;

c.    bahwa pendidikan menengah harus tersedia secara bermutu, relevan, merata, dan terjangkau supaya setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa;

d.   bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan keterjangkauan pendidikan, pemerintah daerah wajib memajukan pendidikan dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah secara baik berdasarkan sistem pendidikan nasional;

e.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara– Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGRA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
  6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
  7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
  9. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah;
  10. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada suatu satuan pendidikan;
  11. Pendidik adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing khusus yang sesuai kekhususannya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
  12. Pendidik titipan adalah pendidik yang ditempatkan di daerah secara sementara karena alasan mengikuti suami/isteri;
  13. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga instruktur olah raga, tenaga pemeliharaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga perpustakaan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
  14. Pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, ketua program studi, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan teknisi pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
  15. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dijunjung tinggi dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
  16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  17. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang profesional;
  18. Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus;
  19. Pengawas satuan pendidikan adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, atau pengawas sekolah luar biasa;
  20. Dunia usaha/industri adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta daerah, nasional dan asing serta badan usaha lainnya yang beroperasi di daerah;
  21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan.
  24. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
  25. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.
  26. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu layanan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumya;
  27. Pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
  28. Pendidikan layanan khusus adalah bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
  29. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karasteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi atau fisik;
  30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
  31. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan;
  32. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing – masing tingkat satuan pendidikan;
  33. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat di daerah;
  34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat;
  35. Evaluasi Konprehensif adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan;

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin:

  1. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  2. mutu dan relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
  3. akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan.
  4. keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi yang optimal dari unsur-unsur esensial pendidikan;
  5. efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

  1. menyediakan secara optimal sumber daya dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
  2. menetapkan arah kebijakan dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai bagi penyediaan pendidikan di daerah;
  3. mengharmoniskan lingkungan pendidikan guna memenuhi kekuatan dan keterpaduan nilai dan norma pendidikan di daerah;
  4. mengembangkan model-model pembelajaran dan transfer nilai keilmuan dan teknologi secara demokratis.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi:

  1. pendidikan dikelola/diselenggarakan secara professional, transparn dan akuntabel serta menjadi tanggunjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/industri;
  2. pendidikan dikelola/diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
  3. pendidikan dikelola/diselenggarakan sebagai satu proes pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
  4. pendidikan dikelola/diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia, nilai agama dan nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
  5. pendidikan dikelola/diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandaskan keteladanan;
  6. pendidikan dikelola/diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar melalui gerakan literasi bagi segenap warga masyarakat;
  7. pendidikan dikelola/diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
  8. pendidikan dikelola/diselenggarakan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi:

  1. pengelolaan pendidikan;
  2. pendanaan pendidikan
  3. penyelenggaraan pendidikan;
  4. peran serta masyarakat; dan
  5. pengawasan pendidikan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

  • Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di daerah.
  • Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kabupaten/ kota dan satuan pendidikan.
  • Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Bagian Kedua

Kebijakan Pendidikan Daerah

Pasal 7

  • Gubernur merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di daerah.
  • Kebijakan pendidikan di daerah merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  • Kebijakan pendidikan di daerah meliputi:
  1. pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  2. pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  4. profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam daerah;
  6. Pendistribusian, alih fungsi, dan penempatan pendidik pada lintas satuan pendidikan;
  7. penyediaan sarana dan prasarana belajar;
  8. penyediaan dan distribusi biaya pendidikan;
  9. partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai oleh daerah;
  10. pemerataan pendidikan di daerah yang meliputi antara kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pembinaan dan fasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  13. pemberian izin penyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
  14. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah; dan
  15. pengembangan sistem informasi pendidikan di daerah.

Pasal 8

  • Kebijakan pendidikan di daerah dituangkan dalam:
  1. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
  2. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  3. rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi;
  4. rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
  5. rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan Dinas Pendidikan Provinsi; dan
  6. dokumen perencanaan daerah lainnya.
  • Kebijakan pendidikan di daerah merupakan pedoman bagi:
  1. pemerintah daerah;
  2. pemerintah kabupaten/kota;
  3. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  4. satuan pendidikan;
  5. dewan pendidikan;
  6. komite sekolah;
  7. pendidik dan tenaga kependidikan;
  8. peserta didik;
  9. orang tua/wali peserta didik;
  10. masyarakat; dan
  11. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 9

  • Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kabupaten/ kota dan kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di daerah.
  • Sasaran pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah akses, mutu dan relevansi pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

  • Gubernur menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun di daerah.
  • Gubernur mengoordinasikan bupati/walikota dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun di daerah.
  • Gubernur mendorong dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan Daerah

Pasal 11

  • Pengelolaan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di daerah dilakukan oleh:
  1. pemerintah daerah;
  2. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  3. satuan pendidikan.
  • Pengelolaan pendidikan daerah didasarkan pada kebijakan pendidikan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

  • Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengelolaan pendidikan di daerah serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan teknis pendidikan di daerah.
  • Dalam melakukan pengelolaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Provinsi memperhatikan kebijakan pendidikan di daerah.

Pasal 13

  • Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
  • Dalam mengusahakan pemenuhan target tingkat partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Provinsi mengutamakan:
  1. perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal; dan
  2. partisipasi murni pendidikan.

Pasal 14

  • Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan target tingkat pemerataan pendidikan di daerah.
  • Target tingkat pemerataan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antar kabupaten/kota dan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 15

  • Dinas Pendidikan Provinsi mengatur, mensupervisi dan membantu penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di daerah dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional dan Standar Nasional Pendidikan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan dan dengan pengelola pendidikan di kabupaten/kota dalam daerah.

Pasal 16

  • Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  • Sistem informasi pendidikan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
  • Sistem informasi pendidikan daerah berfungsi untuk memberikan akses informasi administrasi pendidikan, keuangan, asset, dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
  • Sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperluas fungsinya kearah pemantauan dan evaluasi perilaku pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam lingkungan sekolah dan dalam situasi pembelajaran.

Pasal 17

  • Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembimbingan, supervisi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan pada tingkat penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan pendidikan di daerah.
  • Dinas Pendidikan Provinsi secara periodik menyusun laporan status pendidikan di daerah dan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 18

  • Satuan pendidikan di daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berpedoman kepada kebijakan pendidikan di daerah.
  • Kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah mengikat:
  1. satuan pendidikan yang bersangkutan;
  2. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
  3. peserta didik satuan pendidikan yang bersangkutan;
  4. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
  5. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  6. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan
  • Kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah dituangkan dalam:
  1. rencana kerja jangka menengah sekolah;
  2. rencana kerja tahunan sekolah;
  3. peraturan satuan pendidikan.

Pasal 19

  • Dalam mengelola pendidikan, satuan pendidikan melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  • Sistem informasi pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan daerah.
  • Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

BAB V

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 20

  • Pendanaan pendidikan bersumber dari :
  1. APBN;
  2. APBD;
  3. dunia usaha dan industri; dan
  • Pendanaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan setiap tahun paling sedikit 20% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 21

  • Dana pendidikan di daerah digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya personal peserta didik, biaya pendukung pendidikan lainnya oleh satuan pendidikan, dan pendanaan dewan pendidikan daerah.
  • Teknis operasional dari penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

  • Satuan pendidikan menengah menyelenggarakan jenis pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Satuan pendidikan khusus dan layanan khusus menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • satuan pendidikan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dengan satuan pendidikan lain yang sederajat di dalam maupun di laur negeri atau dengan pendidikan tinggi untuk peningkatan mutu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan atas persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Paragraf Kesatu

Tujuan dan Fungsi

Pasal 23

  • Penyelenggaraan pendidikan menengah pada jalur formal ditujukan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang:
  1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  2. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  3. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
  4. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
    • Penyelenggaraan pendidikan menengah umum pada jalur formal berfungsi:
  5. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  6. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  7. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  8. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; dan meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
    • Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pada jalur formal berfungsi:
  1. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  2. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  3. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  4. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; dan
  5. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Paragraf Kedua

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 24

  • Pendidikan menengah yang diselenggarakan di daerah berbentuk SMA dan SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
  • Tingkatan kelas pada SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Bentuk penjurusan pada SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

  • Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal dan keberbakatan olah raga sesuai peraturan yang berlaku.
  • Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
  • Pemerintah daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 26

  • Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan menengah.
  • Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
  • Bentuk penyelenggaraan, modus, dan cakupan serta sistem penilaian pendidikan jarak jauh mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Paragraf Ketiga

Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 27

  • Pendirian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus wajib memperoleh izin pemerintah daerah.
  • Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah wajib memperhatikan syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 28

  • Pemerintah daerah mengevaluasi ketercapaian standar pelayanan minimum dan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
  • Pemerintah daerah dapat melakukan penggabungan dan penutupan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf Keempat

Akreditasi Sekolah dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 29

  • Dalam rangka pencapaian pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan mengikuti:
  1. akreditasi satuan pendidikan;
  2. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  3. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  4. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
    • Pemerintah daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan akreditasi sekolah dan sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di daerah.

Paragraf Kelima

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

  • Peserta didik dapat diterima masuk pada satuan pendidikan menengah setelah lulus jalur formal, nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Peserta didik pada satuan pendidikan menengah dapat juga berupa peserta didik pindahan dari sekolah lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  • Satuan pendidikan menengah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang keterbatasan.

Pasal 31

  • Satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus melakukan penerimaan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi, dan/ atau norma lainnya yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
  • Seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Ujian Nasional dan/atau dasar lainnya yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
  • Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang telah memenuhi persyaratan dapat dilakukan melalui sistem penerimaan peserta didik baru secara online.
  • Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung pada satuan pendidikan menengah/sederajat, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar prestasi akademik dan non akademik, umur, serta kemudahan akses jarak fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan.
  • Penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
  • Alokasi calon peserta didik baru dan keputusan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
  • Dinas Pendidikan Provinsi melakukan fasilitasi penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat atas proses dan keputusan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah.

Paragraf Keenam

Pendidik

Pasal 32

  • Pendidik merupakan tenaga profesional pada satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan bagi peserta didik.
  • Pendidik melaksanakan tugas sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing khusus.

Pasal 33

  • Dinas Pendidikan Provinsi menyusun perencanaan kebutuhan pendidik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, berdasarkan perencanaan kebutuhan pendidik yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Kebutuhan pendidik sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup jumlah dan kualifikasi akademik.

Pasal 34

  • Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pendistribusian pendidik secara proporsional pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
  • Dinas Pendidikan Provinsi dapat melakukan alih fungsi guru adaptif menjadi guru produktif melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dinas Pendidikan Provinsi dapat menetapkan pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan dalam satu kabupaten/kota dalam daerah.
  • Pendistribusian secara proporsional, dan alih fungsi pendidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
  • Penetapan pendidik yang bekerja pada lintas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pembinaan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
  • Dinas Pendidikan Provinsi dapat menempatkan pendidik titipan dari luar daerah pada satuan pendidikan setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 35

  • Pendidik pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus wajib menjadi anggota organisasi profesi guru dalam rangka untuk memajukan profesi, meningkatkan kornpetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
  • Pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Paragraf Ketujuh

Tenaga Kependidikan

Pasal 36

  • Tenaga kependidikan merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
  • Tenaga kependidikan pada SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas:
  1. kepala sekolah;
  2. pengawas;
  3. pengembang atau perekayasa;
  4. tenaga perpustakaan;
  5. tenaga laboratorium;
  6. teknisi sumber belajar;
  7. tenaga administrasi;
  8. instruktur olah raga; dan
  9. tenaga kebersihan dan keamanan
  • Tenaga kependidikan pada SMALB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas:
    1. kepala sekolah;
    2. pengawas;
    3. pengembang atau perekayasa;
    4. tenaga perpustakaan;
    5. tenaga laboratorium;
    6. teknisi sumber belajar;
    7. tenaga administrasi;
    8. psikolog;
    9. pekerja sosial;
    10. terapis; dan
    11. tenaga kebersihan dan keamanan.
  • Persyaratan, tata cara, pengangkatan serta tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

  • Dinas Pendidikan Provinsi menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup jumlah dan kualifikasi akademik.

Paragraf Kedelapan

Peningkatan Kompetensi

Pasal 38

  • Dinas Pendidikan provinsi mengusahakan peningkatan kompetensi pendidik, kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
  • Dinas Pendidikan provinsi mengusahakan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf Kesembilan

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional

Pasal 39

  • Gubernur membentuk tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  • Tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi.
  • Tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan bertugas melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan.
  • Dinas Pendidikan Provinsi memfasilitasi pelaksanaan tugas tim penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan pengawas satuan pendidikan.

Paragraf Kesepuluh

Kurikulum

Pasal 40

  • Satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus melaksanakan kurikulum menurut kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi mengembangkan kurikulum sesuai dengan relevansinya.
  • Kurikulum dikembangkan secara berdiversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta peserta didik.

Pasal 41

  • Pemerintah daerah menetapkan mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
  • Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
  • Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur.
  • Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
  • Satuan pendidikan menentukan muatan kekhasan satuan pendidikan.
  • Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
  • Penentuan ruang lingkup muatan lokal baik lingkup keadaan dan kebutuhan daerah maupun lingkup isi/jenis, prinsip pengembangan, strategi pengembangan, dan mekanisme pengembangan serta pelaksanaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penentuan muatan kekhasan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman kepada ketentuan secara nasional.
  • Pemerintah daerah menetapkan kalender pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pasal 42

  • Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan.
  • Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam penulisan nama kantor, kelas, laboratorium, ruang, dan perpustakaan.
  • Penyelenggara pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra dalam proses pendidikan yang penggunaannya lintas kabupaten/ kota dalam daerah.

Paragraf Kesebelas

Sarana dan prasarana

Pasal 43

  • Satuan pendidikan merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  • Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi:
    1. fasilitas pembelajaran pada setiap tingkatan kelas;
    2. fasilitas fisik dan peralatan;
    3. laboratorium, peralatan dan bahan praktek;
    4. perpustakaan sekolah;
    5. gedung serbaguna;
    6. sarana ibadah;
    7. pagar sekolah;
    8. asrama siswa dan/atau peralatannya khusus bagi sekolah berasrama;
    9. perumahan guru atau kepala sekolah bagi sekolah berasrama;
    10. fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler;
    11. bagan struktur organisasi sekolah;
    12. pedoman sekolah;
    13. kalender pendidikan; dan
    14. basis data sekolah untuk penguatan pembelajaran secara elektronik.
  • Satuan pendidikan mendayagunakan, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan secara terprogram dengan memperhatikan keselarasan dengan pertumbuhan kegiatan akademik, kesehatan dan keamanan lingkungan, dan sesuai peraturan perundangundangan.
  • Dinas Pendidikan Provinsi melakukan evaluasi atas program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 44

  • Dinas Pendidikan Provinsi menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis data pendidikan di daerah.
  • Dalam menyusun, melengkapi, mengembangkan, dan memelihara basis data pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Provinsi memperhatikan kebijakan pemerintah tentang hal tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
  • Basis data pendidikan di daerah dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf Kesatu

Pendidikan Khusus

Pasal 45

  • Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah.
  • Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
  1. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan; dan
  2. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 46

  • Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
  • Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
    1. tunanetra;
    2. tunarungu;
    3. tunawicara;
    4. tunagrahita;
    5. tunadaksa;
    6. tunalaras;
    7. berkesulitan belajar;
    8. lamban belajar;
    9. autis;
    10. memiliki gangguan motorik;
    11. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
    12. memiliki kelainan lain.
  • Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), sekolah menengah kejuruan luar biasa (SMKLB), atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
  • Tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 47

  • Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
  • Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
  • Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada satuan pendidikan formal SMA/ MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
  • Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
    1. program percepatan; dan/atau
    2. program pengayaan.
  • Tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
  • Pemerintah daerah dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah.

Paragraf Kedua

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 48

  • Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan menengah sesuai peraturan yang berlaku.
  • Pendidikan layanan khusus diperuntukkan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
  • Penentuan daerah sasaran pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
  • Cara penyelenggaraan, kurikulum, dan proses pembelajaran pendidikan layanan khusus mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 49

  • Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan satuan pendidikan;
  2. pemberian bantuan operasional.
  • Pemberian bantuan operasional pendidikan bagi pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat

Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 50

  • Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal dalam rangka perluasan akses pendidikan menengah yang bermutu.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. penyelarasan perencanaan pendidikan nonformal dan informal antara daerah dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota;
    2. monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal oleh pemerintahan kabupaten/kota;
    3. pemberdayaan dan fasilitasi kabupaten/kota guna memenuhi standar pengelolaan pendidikan nonformal dan informal yang berlaku secara nasional; dan
    4. koordinasi penetapan peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan ujian kesetaraan hasil belajar pendidikan nonformal dan informal dengan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota.
    5. pemberian bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Kompetisi, Beasiswa, dan Stimulan

Pasal 51

  • Dalam rangka memacu kreativitas peserta didik dan pendidik, pemerintah daerah menyelenggarakan kompetisi antar guru dan antar siswa yang berbasis keilmuan, seni, bahasa/sastra, olah raga, dan keterampilan secara terencana.
  • Penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan objektivitas dan pembentukan karakter.
  • Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan lomba, maka penyelenggaraan lomba/kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga independen atau perguruan tinggi melalui tahapan seleksi dan kompetisi dari satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional.
  • Pelaksanaan kompetisi tingkat sekolah dibiayai oleh satuan pendidikan, dan untuk tingkat daerah dibiayai oleh pemerintah daerah.

Pasal 52

  • Pemerintah daerah menyediakan beasiswa kepada peserta didik selama mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan/atau pendidikan khusus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  • Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi :
    1. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu;
    2. Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
    3. Peserta didik peraih medali pada lomba tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
    4. Peserta didik yang kesulitan mengakses pendidikan.
  • Pemberian beasiswa dilakukan atas dasar pemerataan baik jenis pendidikan maupun tempat asal domisili penerima beasiswa.
  • Pemerintah daerah dapat juga menyediakan beasiswa untuk keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
  • Ketentuan mengenai syarat penerima, besaran beasiswa, jumlah penerima akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Paragraf Kesatu

Kewajiban

Pasal 53

Pemerintah daerah berkewajiban:

  1. memberikan layanan dan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
  2. mengembangkan kualifikasi akademik pendidik untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu;
  3. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pada satuan pendidikannya;
  4. memberikan perlindungan profesi kepada pendidik dan tenaga kependidikan dari tindakan pemindahan, penonaktifan dari tugas tambahan, dan pemberhentian yang sewenang-wenang; dan
  5. memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 54

Satuan pendidikan berkewajiban :

  1. mengembangkan kompetensi pendidik pada satuan pendidikannya untuk mewujudkan pendidikan bermutu;
  2. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah;
  3. mengusahakan lingkungan sekolah yang mendukung gerakan penumbuhan budi pekerti;
  4. memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pendidik dan tenaga kependidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain;
  5. memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah;
  6. melarang penjualan rokok dan makanan yang mengandung zat aditif/pewarna yang membahayakan kesehatan pada kantin/warung/koperasi sekolah atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah; dan
  7. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan/promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan rokok.

Pasal 55

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

  1. melaksanakan tugas secara bertanggung jawab;
  2. memberi teladan dalam berbicara dan berperilaku;
  3. menjaga nama baik institusi, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 56

Setiap peserta didik berkewajiban:

  1. mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi larangan bagi murid di sekolah yang ditetapkan pemerintah;
  2. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  3. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Orang tua dari anak usia wajib belajar 12 tahun berkewajiban memberikan motivasi dan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan menengah.

Paragraf Kedua

Larangan

Pasal 58

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

  1. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  2. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
  3. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
  4. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada peserta didik;
  6. mengkonsumsi dan/atau memperjualbelikan narkotika dan obat-obatan terlarang;
  7. mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma dan etika lingkungan pendidikan; dan/atau
  8. merokok di dalam lingkungan satuan pendidikan.

Paragraf Ketiga

Sanksi

Pasal 59

  • Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan pasal 58 dikenakan sanksi administratif.
  • Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Ketujuh

Penghargaan Pendidikan

Pasal 61

  • Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan pendidikan kepada pihak yang mempunyai prestasi atau jasa dalam memajukan pendidikan di daerah.
  • Penghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori:
  1. Satuan pendidikan berprestasi;
  2. Pengelola sekolah berprestasi;
  3. Pendidik berprestasi;
  4. Pendidik berdedikasi;
  5. Pendidik yang gugur;
  6. Tenaga kependidikan berprestasi;
  7. Tenaga kependidikan berdedikasi;
  8. Tenaga kependidikan yang gugur; dan
  9. Siswa berprestasi.
    • Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diberikan kepada dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang peduli atau berkontribusi kepada kemajuan pendidikan di daerah.
    • Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Evaluasi Komprehensif

Pasal 62

  • Dinas Pendidikan Provinsi melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
  • Evaluasi komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Evaluasi ketercapaian kegiatan dan program;
  2. Evaluasi kemajuan ke arah pemenuhan standarstandar pendidikan; dan
  3. Evaluasi terhadap hambatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB VII

DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 63

  • Pemerintah daerah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  • Anggota Dewan Pendidikan Provinsi terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya, dan unsur masyarakat yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
  • Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak berjumlah 15 orang.
  • Pemilihan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
  • Keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
  • Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
  • Anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang diangkat kembali untuk periode kedua mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  • Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi karena habis masa jabatannya, Gubernur mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Pasal 64

  • Dewan Pendidikan Provinsi berfungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan pendidikan.
  • Dewan Pendidikan Provinsi menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
  • Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pendidikan Provinsi bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur perihal keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
  • Hasil pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan Pendidikan Provinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

BAB VIII

KOMITE SEKOLAH

Pasal 65

  • Rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan membentuk komite sekolah.
  • Komite sekolah mempunyai fungsi:
  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
    • kebijakan dan program pendidikan;
    • rencana kerja dan anggaran sekolah;
    • kriteria kinerja satuan pendidikan;
    • kriteria tenaga kependidikan;
    • kriteria fasilitas pendidikan; dan
    • hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
  1. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
  3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  • Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
  • Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA

USAHA/INDUSTRI

Pasal 66

  • Masyarakat secara perseorangan, kelompok, dan organisasi dapat berperan serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
  • Selain peran serta dalam pemberian sumbangan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pasal 20 ayat (1), masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk:
    1. penyelenggara satuan pendidikan;
    2. penyedia sumber daya pendidikan;
    3. pengguna hasil pendidikan;
    4. pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya.
    5. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan.
  • Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memperbaiki akses, mutu, relevansi, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  • Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disalurkan melalui:
    1. dewan pendidikan daerah;
    2. komite sekolah; dan/atau
    3. organisasi representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 67

  • Dunia usaha dan dunia industri yang berada di daerah wajib membantu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
  • Bantuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

BAB X

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

  • Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 69

  • Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus.
  • Pemerintah daerah mengoordinasikan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
  • Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan yang disampaikan menurut saluran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

  • kepala sekolah yang masa tugasnya belum mencapai empat tahun dan/atau sudah melebihi empat tahun tetapi belum mencapai delapan tahun, dievaluasi kinerjanya untuk diberikan penguatan melalui pelatihan kompetensi kepala sekolah;
  • kepala sekolah yang masa penugasannya sudah melebihi delapan tahun tidak dapat diperpanjang lagi penugasannya sebagai kepala sekolah dan ditugaskan pada satuan pendidikan yang sesuai;
  • kepala sekolah yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jenis satuan pendidikan tempat penugasannya dikembalikan ke satuan pendidikan yang sesuai;
  • pengawas satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus-layanan khusus, dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  • organisasi profesi guru yang telah terbentuk agar menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

  • skema pendanaan pendidikan untuk biaya personal pendidikan tinggi yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut sepanjang mahasiswa yang bersangkutan dapat mencapai indeks prestasi yang ditentukan;
  • dewan pendidikan daerah yang telah terbentuk agar menyesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal                  2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd.

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal                    2016

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (10/264/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

  1. UMUM

Pendidikan merupakan nilai yang penting dalam pemerintahan modern, tidak ada pemerintahan modern yang tidak memberikan perhatian kepada penyediaan pendidikan. Pendidikan bersifat instrumental bagi pengembangan moral, peradaban, dan kesejahteraan. Pendidikan memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang untuk dapat terlibat secara positif dan aktif dalam masyarakat demokratif dan perekonomian yang berbasis pengetahuan. Maslahat pendidikan bukan saja melampaui batas-batas administratif pemerintahan tetapi juga menjembatani generasi sekarang dan generasi mendatang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat meletakkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, menjamin pendanaannya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus berpusat pada dan diorganisir oleh pemerintah pada semua level sesuai dengan kewenangannya.

Meski demikian, dunia usaha dan industri serta masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang strategis untuk ikut menyukseskan pendidikan. Lagi pula, sejalan dengan kecenderungan pengelolaan pemerintahan modern, pemerintah wajib mengembangkan hubungan-hubungan yang melembaga dengan masyarakat dan sektor privat. Sinergi antara kapasitas pemerintah di semua level dengan tanggung jawab masyarakat dan sektor privat sangat penting karena parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi input, proses, dan hasilnya selalu muncul dari praksis pemerintahan dan kesadaran kritis masyarakat.

Penyediaan pendidikan mengandung sejumlah tantangan besar baik pada ranah pengelolaan maupun penyelenggaraan pendidikan. Tantangan pada ranah pengelolaan mencakup konsistensi arah umum pendidikan dengan visi masyarakat serta aturan main penyediaan pendidikan. Konsistensi dimaksud merefleksikan apakah kita melakukan hal yang benar di dalam dan dengan pendidikan. Tantangan pada ranah penyelenggaraan mencakup kesesuaian cara dalam memfasilitasi proses dan outcomes pembelajaran. Konsistensi dimaksud merefleksikan apakah kita melakukan cara-cara yang benar dalam keseharian kebijakan dan praktek pendidikan.

Untuk mengantisipasi dan merespons tantangan dalam sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud adalah peraturan daerah yang mendefinisikan kewenangan secara elas dan tegas serta mengarahkan proses-proses vertikal-horizontal dan internal-eksternal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menjamin terintegrasinya pelaksanaan komponen sistem pendidikan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, perlu ditetapkan peraturan daerah yang mencakup:

  1. pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
  2. pendanaan pendidikan daerah yang mencakup sumber pendanaan dan pengalokasiannya;
  3. penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan baik pendidikan menengah, pendidikan khusus, maupun pendidikan layanan khusus;
  4. pengawasan pendidikan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan daerah, dan komite sekolah pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  5. peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun organisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur-unsur esensial pendidikan“   adalah input, proses dan out put

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan” adalah pemanfaatan sumberdaya anggaran, peralatan dan sumberdaya manusia secara optimal 3

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah sumberdaya

anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya manusia.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “kurikulum pendidikan muatan lokal” adalah kurikulum yang disusun oleh Pemerintah daerah berdasarkan kearifan lokal atau keunggulan lokal meliputi; budaya, lingkungan alam, bahasa dan seni.

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan “alih fungsi” adalah Peralihan tugas mengajar guru normatif atau guru adaptif menjadi guru produktif pada satuan pendidikan SMK sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

Cukup Jelas

huruf l

Cukup Jelas

huruf m

Cukup Jelas

huruf n

Cukup Jelas

huruf 0

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“efisiensi” adalah melakukan hal dengan menggunakan cara yang benar;

”efektivitas” adalah melakukan hal yang benar sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu kebijakan atau peraturan perundangan;

“akuntabilitas” adalah kewajiban untuk mempertanggjawabkan keputusan dan tindakan kepada pihak internal sesuai hirarki ataupun secara eksternal sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” tingkat partisipasi pendidikan” adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jalur pendidikan formal dan nonformal

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerataan pendidikan” adalah persamaan kesempatan dan keadilan untuk memperoleh pendidikan

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan” lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan adalah komite sekolah, Dewan pendidikan Daerah, organisasi profesi pendidik, organisasi profesi tenaga kependidikan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah komite sekolah, Dewan pendidikan Daerah, organisasi profesi pendidik, organisasi profesi tenaga kependidikan dan dunia usaha/industri.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

“biaya investasi” pendidikan dianggarakan untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru, ruang kelas baru, laboratorium, peralatan bahan dan prakter, perpustakaan, pengadaan buku teks dan buku pegangan guru, pagar sekolah, tempat ibadah, sarana prasarana olah raga;

“biaya operasional” pendidikan dianggarkan untuk pembiayaan pengadaan alat dan bahan habis pakai, uji kompetensi kejuruan, kompetensi olahraga, kegiatan ekstrakulikuler, lomba-lomba tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, praktek kerja insutri dan insentif pengelola sekolah;

“biaya personel peserta didik” dianggarkan untuk membantu biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, dan untuk pembinaan pendidikan berkelanjutan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

“biaya pendukung pendidikan” dianggarkan untuk membiayai pembinaan siswa, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan penting lainnya.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keunikan lokal adalah potensi yang terdapat di daerah baik asepk budaya, lingkungan alam dan bahasa.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 10

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *